PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan arah kebijakan APBD 2026 dengan memprioritaskan pembangunan SDM dan layanan publik, sebagaimana disampaikan Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi, saat membacakan jawaban Gubernur atas pandangan fraksi di rapat paripurna di Kantor DPRD Provinsi Riau, Kamis (27/11).
Dalam penyampaian jawaban tersebut pada prinsipnya Pemprov Riau mengapresiasi setiap tanggapan fraksi yang berfokus pada kemajuan Bumi Lancang Kuning. Pemerintah daerah juga akan memprioritaskan APBD untuk mengurangi kesenjangan di masyarakat sesuai dengan pemikiran tiap fraksi.
“Pemerintah akan memprioritaskan APBD untuk memperkuat pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan mendukung program nasional,” ucap Sekda.
Program nasional tersebut, Syahrial jelaskan, seperti penyediaan air bersih, Universal Health Coverage (UHC), penurunan stunting, pendidikan agama, hingga pendidikan gratis di jenjang SMA dan SMK. Selain itu ia juga katakan tunda bayar telah mulai dibayarkan, dan Pemprov Riau berkomitmen tidak akan ada lagi tunda bayar baru pada tahun 2026.
“APBD ini akan kita rencanakan dengan bijak untuk kemajuan Riau,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekdaprov Riau juga menerima jawaban fraksi atas pendapat kepala daerah tentang pemberdayaan ketahanan keluarga. Lewat jawaban fraksi tersebut, diharapkan terjadi peningkatkan kesejahteraan keluarga di Riau.
“Keluarga adalah lingkungan terkecil yang merupakan tempat perkembangan fisik dan mental dari sejak kita dalam kandungan hingga dewasa,” ujar Syahrial.
Dikatakan, perkembangan zaman bisa mengubah peran keluarga. Mulai dari teknologi, ekonomi, hingga dinamika politik. Untuk itu, ia berharap pemberdayaan ketahanan keluarga bisa menuntun masyarakat lebih aman dan tentram.**
