 |
| Airlangga dan Jokowi. merdeka.com |
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menimbang figur yang layak menjadi calon wakilnya di Pilpres 2019. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan partai koalisi menyerahkan kepada Jokowi untuk menentukan cawapresnya.
“Tentu partai koalisi yang mendukung Pak Presiden Jokowi itu nanti menyerahkan mekanismenya kepada Pak Presiden Jokowi,” katanya usai menghadiri acara buka puasa bersama di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (8/6).
Airlangga melanjutkan, tidak tertutup kemungkinan, Jokowi akan meminta masukan-masukan dari partai koalisi sebelum menentukan figur pendampingnya. Airlangga berharap, mantan Wali Kota Solo itu menyampaikan ke masing-masing partai koalisi jika telah menentukan siapa yang layak menjadi cawapres.
“Yang paling penting bagi partai-partai pendukung beliau, diberi tahu. Sehingga mempunyai persiapan-persiapan selanjutnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Jokowi telah memiliki gambaran jelas tentang calon wakilnya di Pilpres 2019.
“Tentunya sekarang beliau (Jokowi) sudah punya ancer-ancer. Siapa orangnya? beliau yang tahu,” kata Pramono di Gedung Sekretariat Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/6).
Soal sosok cawapres berasal dari partai atau nonpartai, Pramono juga enggan memberi bocoran. “Yang jelas bisa bekerja sama dengan Pak Jokowi. Dan tentunya kalau dipasangkan bukan mengurangi elektabilitas Jokowi,” ujarnya.
Beberapa bulan belakangan, sejumlah nama tokoh dipertimbangkan menjadi cawapres Jokowi. Mereka di antaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Romi, Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Saat ini sudah ada delapan partai pendukung Jokowi. Yakni PDI Perjuangan, Partai NasDem, Hanura, Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Pembangunan, Perindo, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
(sumber merdeka.com)
