Teleskopnews.com, Kepulauan Meranti – Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM didaulat menjadi narasumber dalam Bupati Talk Seri 2 yang dilaksanakan Program Studi Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dalam diskusi yang berlangsung Jumat (2/12/22) di Auditorium Prof.Dr. Agus Dwiyanto, M.P.A., Gedung Masri Singarimbun, Jl. Tevesia, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta itu, Bupati Adil berbicara berbagai upaya Pemkab Meranti dalam membangun daerah di tengah keterbatasan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak UGM karena telah mengundang saya untuk berbicara di forum ini,” kata Bupati Adil.
Banyak hal yang ia sampaikan dalam talk show tersebut termasuk menjawab berbagai pertanyaan dari para peserta yang berasal dari mahasiswa pasca sarjana S2 dan S3 UGM.
Salah satu yang dibahas terkait alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) migas dari pemerintah pusat untuk Kepulauan Meranti. Bupati menilai perhitungan tersebut tidak sesuai dengan jumlah produksi minyak yang meningkat dan harga minyak dunia yang telah naik.
“Tapi jumlah transfer yang diterima oleh Pemkab Meranti malah berkurang. Produksi naik, harga minyak juga naik, tapi transfer yang kami terima malah berkurang,” keluhnya.
Menurutnya, hal itu yang terus ia perjuangkan, bahkan pihaknya berupaya untuk menempuh jalur hukum lewat judicial review bila memungkinkan.
“Mungkin nanti lewat pertemuan ini ada masukan dari akademisi dan pakar hukum di UGM ini. Kami juga menggandeng UGM melakukan kajian untuk peningkatan PAD di Meranti,” ujar Bupati.
Ia menceritakan, Kepulauan Meranti saat ini menjadi kabupaten termiskin di Riau. Bukan hanya sekedar wilayah tertinggal, terisolir dan terluar saja. Adapun strategi untuk mengatur permasalahan tersebut, Adil mengutarakan pihaknya rutin mengajak pejabat di daerah untuk turun ke lapangan melihat langsung kondisi masyarakat dan infrasturktur di desa-desa.
“Kami seluruh pejabat touring berhari-hari agar pejabat tidak hanya di ruang ber-ac saja. Lihat langsung ke pelosok desa. Harus siap, kalau tidak silahkan mundur,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Meranti telah meluncurkan program kuliah gratis di puluhan kampus di Pulau Sumatera dan Jawa dalam upaya menciptakan 5000 sarjana, 500 master dan 50 doktor. Sedangkan di bidang kesehatan, masyarakat Meranti bisa berobat dengan hanya menggunakan KTP. Adapun fasilitas kesehatan yang telah dilakukan kerja sama, mulai dari rumah sakit yang ada di berbagai kabupaten di Riau dan RS. Muhammad Sani di Tanjungbalai Karimun, Kepri.
“Termasuk RS. Awal Bros Pekanbaru dan Batam, serta RS. Dr. Sardjito di Yogyakarta. Semuanya cukup pakai KTP jika tidak memiliki BPJS,” ungkapnya (Dilan)
