PEKANBARU – Setiap hari, antrean sekitar 120 truk bermuatan batu bara seberat 35–37 ton tampak berjejer sepanjang 1,5 kilometer menuju PLTU Tenayan.
Truk-truk tersebut bukan hanya melanggar aturan karena PLTU sejatinya sudah dilarang menerima pasokan batu bara melalui jalur darat tetapi juga meninggalkan kerusakan parah pada ruas jalan yang dilalui. Kondisi ini mendapat sorotan serius dari Ketua Komisi III DPRD Riau, H Edi Basri SH MSi.
Politisi Gerindra itu menilai kerusakan jalan yang paling ironis justru berada tepat di depan Kantor Wali Kota Pekanbaru, yang dilansir goriau.com, Ahad (14/9/2025).
“Jalan yang seharusnya menjadi wajah kota malah hancur akibat kendaraan overload. Namun tidak ada upaya penertiban. Seakan pemerintah tutup mata terhadap fakta yang jelas-jelas terpampang di depan pintu kantornya sendiri,” ujar Edi.
Ia menegaskan, pihak PLTU Tenayan juga tidak bisa lepas tangan. Sebagai penerima pasokan, manajemen PLTU harus menertibkan vendor nakal yang mengangkut batu bara melebihi kapasitas.
“Bila perlu, kontrak dengan perusahaan yang membandel harus diputus. Selain itu, kewajiban memperbaiki jalan rusak akibat aktivitas mereka tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Menurut Edi, persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD, khususnya anggota yang berasal dari Dapil Kota Pekanbaru. Aspirasi masyarakat harus dikawal agar ketertiban lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan kondisi infrastruktur kota tidak terus-menerus dikorbankan demi kepentingan bisnis.
“Kita juga akan cek izin operasional PLTU ini,” tutupnya. ***
