PEKANBARU – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, bersama Gubernur Riau, Abdul Wahid, memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Pengendalian Inflasi di Provinsi Riau. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/10/2025), dan turut dihadiri Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Dalam rapat tersebut, Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan sejumlah langkah signifikan dalam pengendalian inflasi, antara lain melalui pelaksanaan operasi pasar, kerja sama antarwilayah, serta percepatan realisasi belanja daerah. Ia juga menerima berbagai masukan dari pemerintah daerah terkait formula Dana Bagi Hasil (DBH) dan kebijakan fiskal lainnya.
Bima Arya menegaskan pentingnya momentum evaluasi ini untuk memperkuat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, efisiensi anggaran harus terus ditingkatkan dengan mengalihkan pos-pos belanja yang kurang signifikan ke sektor yang lebih produktif.
“Daerah-daerah di Riau sudah melakukan efisiensi yang signifikan. Pos-pos yang tidak signifikan hendaknya dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih berdampak,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menjelaskan bahwa struktur APBD tahun 2025 menghadapi tantangan akibat beban utang kepada pihak ketiga dari tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat pemerintah daerah melakukan penyesuaian kebijakan dengan meminimalkan sejumlah program pembangunan guna fokus pada pelunasan kewajiban tersebut.
“Struktur APBD tahun ini memang cukup berat karena masih ada utang tahun lalu. Kami memutuskan untuk mengurangi program pembangunan dan memprioritaskan pelunasan utang,” kata Wahid.
Meski demikian, Wahid menegaskan sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi fokus utama pemerintah provinsi. Ia menilai ketiga sektor tersebut memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Gubernur Riau menyoroti perlunya terobosan mendasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan iklim investasi yang kondusif.
“Pertumbuhan ekonomi masih landai. Karena itu, kami mendorong kemudahan investasi dan pemanfaatan sumber daya lokal oleh para investor yang beroperasi di Riau,” ujarnya.
Abdul Wahid juga menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah pusat, khususnya terkait peninjauan formula DBH sawit agar lebih adil bagi daerah penghasil.
“Harapan kami, aspirasi dan masukan dari kepala daerah di Riau dapat diteruskan oleh Wamendagri kepada para pemangku kebijakan nasional,” pungkasnya.***
sumber: oketimes.com
