SIAK – Sebanyak 38 dokter spesialis menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Siak dan Pemerintah Kabupaten Siak untuk membahas tunggakan tunjangan kelangkaan yang belum dibayarkan selama enam bulan, Senin, 30 Maret 2026.
Dalam rapat tersebut terungkap, para dokter baru menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) hingga Agustus 2025, sementara pembayaran bulan berikutnya masih tertunda.
Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak, Rory Erlangga, mengatakan tunjangan September hingga Oktober 2025 telah diakui sebagai utang pemerintah daerah, sedangkan pembayaran November hingga Desember 2025 dipastikan tidak dapat direalisasikan.
“Bulan September dan Oktober 2025 belum dibayarkan dan sudah diakui oleh pemerintah daerah sebagai utang, sedangkan pembayaran bulan November dan Desember ditiadakan karena anggarannya sudah tidak ada akibat efisiensi,” kata Rory dalam rapat di kantor DPRD Siak.
Sementara itu, dokter spesialis kulit dan kelamin, Dina Refi, yang telah 12 tahun bekerja di Siak, menyebut akar persoalan berasal dari adanya perlakuan berbeda antara dokter spesialis aparatur sipil negara (ASN) dan dokter kontrak.
“Kami tidak dibayar selama enam bulan sejak September, Januari hanya dibayar 50 persen. Berbeda dengan dokter spesialis kontrak yang dibayar penuh tanpa potongan,” ujar Dina.
DPRD Riau Minta Pemprov Prioritaskan Perbaikan Jalan dan Pencairan TKD
Ia juga memohon pemerintah daerah segera membayarkan hak yang telah dikerjakan para dokter.
“Dengan rendah hati, kami memohon bayarlah apa yang sudah kami kerjakan dan kewajiban,” katanya.
Dina menambahkan, jika pemerintah daerah tidak lagi mampu menanggung pembayaran tunjangan kelangkaan dokter spesialis ASN, pihaknya meminta diberikan kemudahan untuk mutasi ke daerah lain.
“Kalau kabupaten ini sudah tidak sanggup lagi menanggung beban pembayaran tunjangan kelangkaan dokter spesialis ASN, kami memohon bantu dan mengizinkan kami untuk mutasi ke tempat lain, mempermudah kami secara administrasi agar kami bisa memenuhi kehidupan lebih layak lagi dan tidak dikekang dengan kewajiban ASN yang setiap hari harus hadir,” ujarnya.
Melalui hearing tersebut, para dokter juga berharap DPRD Siak dapat memfasilitasi aspirasi mereka dan menjembatani komunikasi dengan pemerintah daerah.
Suasana rapat sempat memanas saat para dokter spesialis menyampaikan keinginan agar dipermudah mutasi ke daerah lain apabila kondisi tersebut tidak segera diselesaikan.
Ketegangan juga terjadi ketika seorang dokter spesialis, Adisti Adzlin, tidak kuasa menahan tangis usai mendengar pernyataan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Siak, Handry.
Adisti, yang merupakan dokter spesialis patologi klinik, meminta waktu berbicara setelah forum RDP ditutup untuk menyampaikan bantahan terhadap pernyataan yang disampaikan dalam rapat.
“Tidak enak kalau saya pendam, kejadian seperti ini karena Handry, semua tanggung jawabnya sebagai Plt Kepala Dinas,” ujar Adisti.**
sumber: RIAU ONLINE
