APBD Rendah, Wako Berharap Peran Serta Pemprov Riau Ikut Memajukan Dumai

Jumat, 27 Juli 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Dumai, Drs H Zulkifli As MSi

SOROTLENSA, DUMAI – Wali Kota Dumai, Drs H Zulkifli As MSi mengakui jika anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2018 yang ditargetkan mengalami penurunan sebesar 7,08 persen.
Sehingga pemerintah harus menyusun strategi dalam membelanjakan anggaran yang sudah ditetapkan.
Dimana APBD 2018 disetujui sebesar Rp1.065.179.815.609 melalui hasil rapat paripurna yang digunakan untuk belanja langsung maupun tidak langsung.
Menurutnya dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.146.311.672.688,55, ini berarti mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp81.131.857.079,55 atau 7,08 persen.
Padahal pemerintah telah menitik beratkan pada kesesuaian antar kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA PPAS)  yang diusulkan dalam rancangan perda (raperda) tentang APBD Kota Dumai tahun anggaran 2018.
“Dengan komposisi, pendapatan daerah pada Ranperda APBD tahun anggaran 2018 memang ditargetkan sebesar RpP1.065.179.815.609.00,”jelas Zul As sapaan akrabnya.
Sementara pada Ranperda APBD tahun anggaran 2018 Kota Dumai, dijelaskannya mulai dari pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp245.309.400.186 dengan meliputi pendapatan pajak daerah sebesar Rp117.586.537.699, hasil retribusi daerah Rp38.033.028.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp6.705.426.187, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp83.014.408.300.
Untuk belanja daerah sendiri terdiri dari belanja tidak langsung, dengan rincian belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan keuangan provinsi dan belanja tidak terduga senilai Rp505.070.227.369
Sedangkan belanja langsung sebesar Rp560.109.588.240 dengan rincian belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Sebagai daerah yang terletak di pesisir Provinsi Riau dan banyak dikelilingi perusahaan industri raksasa ternyata hal itu belum bisa mempengaruhi peningkatan bagi APBD.
Sehingga ia berharap agar Provinsi Riau ikut berperan dalam pembangunan fisik maupun non fisik.
“Supaya bisa dirasakan langsung kesejahteraannya oleh masyarakat, maka dari itu kami untuk saat ini memaksimalkan anggaran yang ada,”harapnya menutup, Jumat (27/7/18).(red/gnc)

Berita Terkait

Investasi Triwulan III 2026 Tembus Rp14,83 Triliun, Dumai Geser Pekanbaru
Dukung Program Ketahanan Pangan, Polsek Dumai Kota Kelola Lahan Tanam Cabai
Inovasi Digital dan Penguatan UMKM Dongkrak Kinerja Jamkrida Riau
Perkuat Bank Daerah, Plt Gubri Wajibkan Investor Simpan Dana di BRK Syariah
Tahun Depan, 27 Ribu Hektare Kebun Kelapa di Riau akan Direplanting 
HomLiv Asal Riau Juara Kompetisi Shopee Jagoan UMKM
Dumai Posisi Kelima di Riau, Investasi Tembus Rp6,1 Triliun Hingga September 2025
Bos Pajak Ingatkan Pelaku UMKM Jangan Nekat Pecah Usaha Demi Tarif PPh 0,5 Persen

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 17:44

Investasi Triwulan III 2026 Tembus Rp14,83 Triliun, Dumai Geser Pekanbaru

Rabu, 13 Mei 2026 - 13:19

Dukung Program Ketahanan Pangan, Polsek Dumai Kota Kelola Lahan Tanam Cabai

Kamis, 19 Februari 2026 - 12:44

Inovasi Digital dan Penguatan UMKM Dongkrak Kinerja Jamkrida Riau

Sabtu, 31 Januari 2026 - 14:42

Perkuat Bank Daerah, Plt Gubri Wajibkan Investor Simpan Dana di BRK Syariah

Selasa, 25 November 2025 - 11:45

Tahun Depan, 27 Ribu Hektare Kebun Kelapa di Riau akan Direplanting 

Berita Terbaru