http://Teleskopnews.com Dumai – Kabid PAO HMI Cabang Dumai Syahryan mengkritisi tidak kooperatifnya pihak PT. Wilmar terhadap pengembalian kelebihan ongkos angkut biodisel ke pihak BPDPKS.
Disinyalir PT. Wilmar bioenergi mendapat kelebihan ongkos angkut senilai 2,04 M, sedangkan PT. Wilmar nabati mendapatkan 4,58 M sehingga kelebihan tersebut mencapai 6,62 miliar.
Kelebihan bayar terjadi lantaran perhitungan biaya angkut belum didasari oleh perhitungan dengan formula yang jelas dari BPDPKS dan Kementerian ESDM. Sedangkan yang terjadi di lapangan, perhitungan biaya angkut yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM cuma didasarkan pada besaran ongkos angkut usulan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi).
“Data tersebut kita dapati dari hasil audit BPK, dan pada saat yang bersamaan BPK juga merekomendasikan kepada BPDPKS untuk menagih kembali kepada PT. Wilmar atas kelebihan ongkos angkut tersebut, akan tetapi sampai saat ini tidak ada itikad baik dari BPDPKS dan pihak PT. Wilmar untuk mengembalikan ongkos angkut yang berlebihan tersebut,” ungkap Kabid PAO HMI Cabang Dumai yaitu Syahryan.
“Hal ini juga bisa berpotensi terjadinya korupsi, karena ini uang negara, dan persoalan subsidi pemerintah melalui BPDPKS ini juga tidak pernah transparan. Lagian dimana coba logikanya perusahaan besar seperti ini disubsidi? Apa tidak semakin kaya perusahaan? Ditambah Wilmar termasuk salah satu perusahaan yang mendapat banyak subsidi dari pemerintah. Saya menduga ini hanya modus baru dalam praktek melakukan perbuatan korupsi,” tutupnya.
