PEKANBARU- Proses penjaringan calon kepala sekolah (Kepsek) SMA dan SMK negeri di Provinsi Riau terus menunjukkan dinamika ketat. Dari ribuan guru dan tenaga pendidik yang mendaftar sejak awal, kini hanya 500 peserta yang masih bertahan dan berpeluang mengisi 69 posisi kepala sekolah yang tersedia.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menyebut tingginya jumlah pendaftar mencerminkan besarnya minat serta semangat insan pendidikan untuk mengambil peran kepemimpinan di sekolah. Ia menilai antusiasme tersebut sebagai sinyal positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Bumi Lancang Kuning.
“Peminatnya luar biasa. Dari sekitar 9 ribu pendaftar yang lolos administrasi, seleksi berjalan bertahap hingga saat ini menyisakan kurang lebih 500 peserta,” kata Syahrial, Rabu, 4 Februari 2026.
Syahrial menjelaskan, seluruh tahapan seleksi dilakukan melalui mekanisme sistem yang telah ditetapkan, sehingga menjamin objektivitas dan keadilan bagi seluruh peserta. Proses ini masih akan berlanjut hingga terpilih kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
“Nanti ketika jumlahnya semakin mengerucut, bisa saja ada tahapan tambahan seperti wawancara, terutama saat sudah masuk tiga besar. Namun itu masih menunggu arahan pimpinan. Prinsipnya, seleksi berjalan transparan dan kredibel,” ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah menuntaskan proses verifikasi administrasi pendaftaran calon kepala sekolah yang berlangsung hingga 30 Januari 2026. Untuk memastikan seleksi berlangsung bersih, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara khusus meminta Sekdaprov Riau mengawasi seluruh rangkaian tahapan.
SF Hariyanto juga menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme panitia selama proses seleksi berlangsung. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik.
Selain itu, Plt Gubernur Riau mengimbau para peserta agar tidak terpengaruh pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan cara tidak sah. Menurutnya, seluruh proses penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan kinerja dan kompetensi.
“Tidak ada calo atau tim tertentu. Semua dinilai secara fair. Bekerjalah dengan jujur, karena pimpinan akan menilai secara objektif,” ungkapnya.
Pemprov Riau juga membuka akses pengaduan bagi peserta maupun masyarakat jika menemukan indikasi pelanggaran selama seleksi. Pemerintah menjamin kerahasiaan identitas pelapor demi menjaga kenyamanan dan keamanan.
“Jika ada hal yang tidak sesuai aturan, silakan laporkan. Identitas akan kami lindungi. Dengan komitmen bersama, seleksi ini diharapkan berjalan lancar dan bermartabat,” ujarnya.**
sumber: RRI.CO.ID
