JAKARTA – Gubernur Riau Abdul Wahid melakukan pertemuan strategis dengan Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan (PHR), Ruby Mulyawan, dan Kepala SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), CW Wicaksono, di Kantor PHR, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Wahid didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syarial Abdi, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Helmi D, serta Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau.
Turut hadir dalam diskusi itu sejumlah pejabat penting dari industri migas, antara lain General Manager PT Pertamina Hulu Rokan, Direktur PT Riau Petroleum, Direktur PT Riau Petroleum Rokan, dan Direktur PT SPR Langgak.
Dalam pertemuan itu Gubernur Wahid menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola industri migas di Riau, baik dari sisi transparansi, partisipasi daerah, maupun kontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap tata kelola migas di Riau dapat ditingkatkan agar manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat. Riau telah lama menjadi daerah penghasil energi, dan sudah saatnya hasil kekayaan alam ini memberikan kesejahteraan nyata bagi rakyatnya,” ujar Abdul Wahid.
Ia juga menekankan agar perusahaan-perusahaan migas memperhatikan pemberdayaan kontraktor lokal dan mendorong partisipasi aktif pelaku usaha daerah dalam kegiatan operasional migas.
“Pemerintah Provinsi Riau mendorong agar kontraktor-kontraktor lokal diberi ruang yang lebih besar dalam rantai industri migas. Ini penting untuk memperkuat ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Riau,” tambahnya.
Pertemuan tersebut juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau, PHR, dan SKK Migas Sumbagut dalam mewujudkan tata kelola migas yang lebih transparan dan berkeadilan.
Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan, menyambut baik masukan yang disampaikan oleh Gubernur Riau.
Ia menegaskan komitmen PHR untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Kepala SKK Migas Sumbagut CW Wicaksono, juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memastikan implementasi kebijakan yang mendorong kontribusi industri migas terhadap pembangunan daerah berjalan efektif.
Dalam penutup pertemuan, Gubernur Abdul Wahid menegaskan kembali bahwa pengelolaan sumber daya alam Riau harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan, setiap aktivitas di sektor migas, benar-benar membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Ini bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga soal keadilan dan tanggung jawab sosial,” tuturnya.
Pertemuan itu menandai langkah konkret Pemerintah Provinsi Riau dalam memperjuangkan tata kelola industri migas yang lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat Riau Bermarwah, Berdaya Saing, dan Sejahtera. **
sumber: jpnn
